GARUT, STATUSJABAR.COM – Bupati Garut H Rudy Gunawan memastikan jumlah masyarakat Garut yang mengalami kemiskinan ekstrim hanya tiga persen dari 10,42 persen warga miskin di Kabupaten Garut.
“Jumlahnya bukan 82 persen warga yang alami kemiskinan ekstrim, tetapi 82 ribu warga atau 3 persen,” ujar Rudy usai menghadiri audiensi dengan FPPG di Gedung DPRD Garut, Senin (11/9/2023).
Rudy mengakui, angka kemiskinan di Kabupaten Garut ini mengalami kenaikan sekitar tiga persen. Berdasarkan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Garut hingga tahun 2022 ini mencapai 10,42 persen.
“Memang ada kenaikan, dari 8 persen lebih, sekarang 10,42 persen. Tetapi naiknya tidak signifikan,” ujarnya.
Dengan adanya kenaikan ini, kata dia, maka Pemkab Garut dan DPRD Garut saat ini terus melakukan langkah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Garut ini.
“Termasuk penangan yang tiga persen itu, kita sedang mendatanya by name by adres dan by photo serta by NIK. Kita fokus tangani diperubahan anggaran 2023 dan 2024, sesuai perpres 4 tahun 2022,” ujarnya.
Rudy menerangkan, salah satu strategi dalam menurunkan angka kemiskinan yang sudah dijalankan selama ini yakni program Gentakarya. Program ini fokus memberangkatkan para pemuda dan pemudi di Kabupaten Garut untuk bisa bekerja di luar negeri.
“Program Gentakarya ini sudah diuji oleh Bappenas. Strategi ini untuk para Diaspora agar tetap bekerja di luar negeri dan memberangkatkan sebanyak mungkin pemuda pemudi Garut terlatih bekerja di luar negeri,” katanya.
Terkait perjalanan dinas luar negeri, Rudy menerangkan bahwa itu merupakan strategi dalam menanggulangi kemiskinan. Di mana saat ini Pemkab Garut ingin mencatatkan Kabupaten Garut sebagai produsen kulit dunia atas nama Indonesia.
“Kita pameran dengan izin presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan menggunakan paspor dinas dan pendampingan dari kedutaan besar di Italia,” paparnya.
Rudy menambahkan, terkait anggaran yang berhubungan dengan kemiskinan, dirinya meminta DPRD Garut melakukan rapat kerja dengan dinas dinas teknis.
“Kalau ada kejanggalan dalam perjalanan dinas luar negeri, DPRD dipersilahkan mendalami DPA-nya,” ujarnya. (*)
