
GARUT, STATUSJABAR.COM – Akses layanan kesehatan yang sulit dirasakan bukan hanya oleh masyarakat, namun juga oleh aparatur pemerintahan di tingkat desa, termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Luthfianisa Putri Karlina, Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 2, berjanji akan memperjuangkan jaminan kesehatan bagi anggota BPD agar mereka mendapatkan BPJS.
“Undang-undang desa mengamanatkan bahwa BPD berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kita akan perjuangkan itu, apalagi partai pendukung kita banyak di DPRD. Mudah-mudahan tidak kesulitan dalam pengalokasian anggarannya nanti,” ungkap Putri saat kampanye di Pilkada Garut 2024.
Menurut Putri, anggota BPD selama ini belum tercover BPJS, berbeda dengan perangkat desa dan Kepala Desa yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan. Putri menjelaskan, iuran BPJS bagi anggota BPD akan diambil dari alokasi dana desa yang disediakan dalam anggaran daerah Garut.
Anggota BPD, menurut Putri, memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pembangunan di desa. Dengan lebih dari 2.000 anggota BPD di Garut, mereka terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan dana desa serta pengalokasian anggaran.
“Bagaimana mau bekerja dengan baik kalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Apalagi dalam program Syakur-Putri, desa harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Putri, Senin 4 Oktober 2024.
Selain memperjuangkan jaminan kesehatan untuk BPD, pasangan Syakur-Putri juga berencana meningkatkan insentif bagi Ketua RW, RT, dan kader posyandu di Garut. Namun, Putri menekankan bahwa insentif ini akan diberikan berdasarkan kinerja.
“Insentif itu bisa diberikan seperti honor dalam pendataan sosial. Tapi data yang disampaikan harus akurat dan tidak asal-asalan,” ujar Putri.
Sebagai informasi, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Garut mengalami peningkatan pada tahun 2024. Tambahan dana tersebut antara lain digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Kepala Desa dan perangkat desa, dengan total anggaran Rp 9,2 miliar yang disalurkan pada Maret lalu.
Setiap Kepala Desa menerima THR sebesar Rp 3 juta, sementara perangkat desa mendapatkan sekitar Rp 2,2 juta. Bantuan THR ini disalurkan kepada sekitar 4.631 penerima di 421 desa di Garut.
Dukungan terhadap kesejahteraan aparatur desa ini, kata Putri, diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.
Pasangan Syakur-Putri, kata dia, akan menjadi langkah penting dalam memperkuat pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.
Syakur Amin-Putri Karlina sendiri merupakan satu dari dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung di Pilkada Garut 2024. Mereka akan menghadapi Paslon Helmi Budiman-Yudi Nugraha. ***