Dukung Program Basis Data di Desa Presisi, Memo Hermawan : Payung Hukumnya Juga Harus Dibuat

0
Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan Menghadiri acara serah terima data desa presisi di Pamengkang Garut, Selasa (14/01/2025).
Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan Menghadiri acara serah terima data desa presisi di Pamengkang Garut, Selasa (14/01/2025).

GARUT, STATUSJABAR.COM – Berkunjung ke kota kelahiran di Kabupaten Garut, Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, ingin adanya perkembangan dan kemajuan Garut salah satunya dengan pembenahan sistem data yang akurat. Bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), Rieke melakukan pendataan Desa Presisi di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang familiar di publik sebagai pemeran aktor Oneng ini, menginginkan basis data yang akurat sebagai acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan program pembangunan.

Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan menyatakan dukungan dengan program tersebut, namun harus ada payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya, agar anggaran tepat guna dan tepat sasaran.

“Dari Komisi I bahwa, yang pertama konsep ini bagus, dan kita dukung ya, karena persoalannya data-data ini nanti anggaran tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Memo usai mendampingi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka di Komplek Pendopo Garut.

Namun kata Memo, ini harus ada payung hukumnya baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, karena menyangkut anggaran yang cukup besar.

“Untuk Garut saja saya hitung untuk 442 ini sekitar antara 30 miliar. Untuk Jawa Barat itu mungkin sekitar 400 miliar,” jelas Memo.

Hal ini kata Memo sangat penting, karena untuk jangka panjang. Semua data ada disini. Sekarang berdasarkan pengalam an yang ada, kadang kerepotan karena data BPS itu kadang tidak tepat. Ini harus didukung oleh semua komponen dan ada payun hukum yang jelas dan kebijakan dari para kepala daerah.

“Karena pembiayaan setelah ada data juga tidak sedikit. Tapi mungkin lebih cepat, tepat guna tepat sasaran anggaran untuk program ini, dan kita nanti di Komisi I akan mendorong untuk payung hukumnya,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here