GARUT, STATUSJABAR.COM – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Kegiatan Rakor yang diadakan di Hotel Grand Zuri Malioboro, Yogyakarta ini dilaksanakan selama dua hari yakni dari Jumat (22/9/2023) hingga Sabtu (23/9/2023).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ade Manadin yang menjadi peserta dalam kegiatan Rakor mengatakan, Rakor yang diadakan oleh BBPMP ini membahas berbagai hal permasalahan kebijakan pendidikan di Jawa Barat.
“Ada berbagai hal yang dibahas dalam Rakor bersama BBPMP Jabar ini,” ujar Ade Manadin kepada Statusjabar.com, Sabtu (23/9/2023).
Untuk hasil Rakor sendiri, kata dia, ada 10 rekomendasi kebijakan yang diusulkan, seperti mengusulkan perubahan kebijakan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah/pengawas terkait (i) batas usia maksimal calon guru penggerak, dan (ii) mutasi kepala Sekolah Penggerak.
Mengusulkan kepada KemenPANRB melalui Kemendikbudristek untuk menyediakan peta jabatan struktural yang membidangi kurikulum di SOTK Dinas Pendidikan agar pengawalan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah bisa berjalan optimal.
Mengusulkan pelibatan Dinas Pendidikan terkait bantuan fisik yang akan diberikan secara langsung oleh Kemdikbud Ristek ke sekolah.
Mengusulkan adanya penyesuaian kebijakan dari Kemdikbud Ristek terkait masalah kekurangan dan pengangkatan Pengawas di daerah.
Mengusulkan kepada Kemendikbudristek untuk memperluas skema kerja sama dengan mitra pembangunan, sehingga jalinan kerja sama tidak hanya terbatas dengan Kemendikbudristek, namun juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
Mendorong daerah untuk memperbanyak jumlah guru yang memiliki kapasitas “penggerak” dengan cara mereplikasi metode pelatihan guru-guru di daerah dengan cara memanfaatkan narasumber dan berbagai modul pembelajaran yang digunakan pada diklat Guru Penggerak.
Mengusulkan kepada Kemendikbudristek untuk memberikan apresiasi dan afirmasi khusus kepada sekolah yang memiliki keterbatasan jumlah siswa.
Mengusulkan kepada Kemendikbudristek untuk menyediakan jabatan operator sekolah di setiap jenjang satuan Pendidikan untuk memudahkan implementasi dgitalisasi sekolah.
Mengusulkan kepada BBPMP Jabar untuk menggabungkan ruang lingkup kerja PMO di Dinas Pendidikan antara jenjang Dikdas dan Dikmen untuk memudahkan diskusi dan pembahasan perkembangan capaian peningkatan mutu pendidikan.
Mendukung BBPMP Jabar untuk menyelenggarakan pertemuan berkala di level Kadisdik untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar dinas pendidikan. (*)
