GARUT, STATUSJABAR.COM – Pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiah Daarul Istiqomah membantah tudingan adanya pemotongan dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima pondok pesantren tersebut oleh oknum tertentu.
Harun Daya, S.Ag, MA, pengelola ponpes yang berlokasi di Kampung Gadog, Desa Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, itu menegaskan bahwa tudingan adanya pemotongan dana bantuan yang sempat dimunculkan tidak benar dan tidak pernah terjadi.
“Itu hoax Pak. Kami selaku penerima manfaat tidak mendapat perlakuan seperti yang ditudingkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sangat hati-hati dan selektif dalam memproses berbagai bantuan apapun,” kata dia.
Harun sangat menyayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba membuat kisruh berjalannya pendidikan salafiyah di pondok pesantrennya.
“Mestinya semua pihak merasa bangga dan turut membahu dan mendukung adanya pendidikan pesantren demi menjaga sikap dan prilaku anak bangsa yang makin hari makin sulit dikendalikan. Dengan begitu pemerintah akan terbantu juga mengingat pendidikan merupakan hak warga negara yang wajib diselenggarakan negara,” tandas dia.
Harun mengaku bahwa pihaknya sudah menunjuk kuasa hukum apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan kinerjanya selama mengelola pondok pesantren.
Untuk diketahui, Ponpes Salafiyah Daarul Istiqomah merupakan ponpes yang terus menerus tanpa lelah mendidik anak-anak remaja dan dewasa melalui pendidikan keagamaan.
Didirikan pada tahun 2001 oleh KH Sofyan Ansori sebagai tokoh dan pemuka agama di Kecamatan Pamulihan, dengan kondisi fasilitas seadanya pada waktu itu.
Saat ini pengelolaan pondok pesantren dipercayakan kepada Harun Daya. Perubahannya nampak cukup signifikan ke arah lebih maju. Dan di tangan dingin Harun, Ponpes Daarul Istiqomah mendapat perhatian Pemprov Jawa Barat. Terbukti dengan turunnya bantuan hibah untuk penyediaan bangunan dan sarana prasarana yang lebih baik.
“Pesantren ini pengelolaannya di bawah Yayasan Daarul Istiqomah Atsaniyah. Pada tahun 2022 kami mencoba mengajukan bantun keagamaan ke Pemprov Jawa Barat. Alhamdulillah setelah dilakukan verifikasi dan pemeriksaan, tahun 2023 kami mendapat bantuan hibah sebesar Rp300 juta sehingga kami mulai bisa bernafas lega untuk melaksanakan proses pembelajaran kepada para santri,” terang Harun. (yys)
