GARUT, STATUSJABAR.COM – Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI-Perjuangan Yuda Puja Turnawan menyesalkan adanya dugaan pungli dalam pembuatan dokumen kependudukan atau E-KTP di Kabupaten Garut.
Hal ini ia temukan saat melakukan reses masa sidang 1 tahun 2024 di Gedung Islamic Center, Kecamatan Garut Kota, Selasa (16/01/2024) siang.
Menurutnya pembuatan e-KTP akan cepat kalau ada uang, sementara kalau tidak pakai uang pembuatannya bisa berbulan-bulan.
“Tadi ada masyarakat menyampaikan. Kalau membuat e-ktp pungli yah yang di mana Kalau pakai uang bisa cepat kalau tidak lama,” kata Yuda saat ditemui di lokasi.
Adanya aduan tersebut Yuda mengaku akan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Apakah hal itu benar adanya atau tidak nanti ia akan menelusurinya.
“Nah tapi ini kita akan telusuri juga karena selaku anggota dewan tentu saya berkewajiban pengawasan terhadap hal-hal seperti ini,” katanya.
Meskipun Yuda mengatakan bahwa hal itu bukan dari kewenangan mitra dari komisinya di DPRD Kabupaten Garut.
“Walaupun itu bukan mitra komisi saya ya” katanya.
“Juga tadi ada dari saya belum Kalau tahu jadi beberapa hal yang diperlukan warga itu utamanya oh ya tadi ada Ibu Lusi dari RW 2 Kelurahan Cimuncang dia mengeluhkan Dia tidak punya handphone Dia tidak punya email,”
Sedangkan sekarang Karut Keluarga (KK) itu kan digital ya nah ini saya jawab langsung bahwa untuk warga Garut yang memang tidak memiliki handphone tidak memiliki email juga silakan saja langsung ke Kecamatan untuk mencetak kartu keluarga.
Jadi tentu ini perlu diketahui juga bahwa walaupun memang sekarang sudah beralih ke diri kita tapi warga masih bisa menciptakannya ke kantor kecamatan dipersilakan ke kantor kecamatan.
“Kemudian guru yang ingin mana yang curhat bahwa Pak Ardi namanya dari kota kulon RW 22 beliau gajinya sangat kecil saya langsung saya petakan bahwa beliau berarti pegawai pemerintah non pegawai negeri tidak tercatat sebagai ASN,”
Sehingga pastinya kecil nah solusinya adalah tiap tahun sekarang membuka formasi PPPK ya di luar PNS nah tentu ini bagian dari upaya bagaimana guru-guru horor yang ada itu bisa beralih menjadi guru PPPK menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
“Saya bilang baru persiapkan diri saja untuk agar eee ketika nanti ada pembukaan tes P3K lagi untuk belajar secara ini karena tentu persaingan sangat ketat ya karena memang formasi yang dibuka memang masih lebih kecil,” ucapnya.***
