Tiga Lembaga LSM di Garut Minta Kejaksaan Segera Tuntaskan Kasus BOP Setwan dan Pokir DPRD Garut

0
377
Istimewa
Istimewa

GARUT,STATUSJABAR.COM – Ketua LSM Gerakan Moral Peduli Garut (GMPG), Dani, berharap kejaksaan Garut segera tuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Garut, BOP Setwan, dan kasus Sapi, juga kasus-kasus lainnya.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi fitnah dan
kegaduhan baik di tengah masyarakat maupun di instansi atau lembaga itu sendiri.

“Kasus Pokir DPRD, BOP Setwan dan kasus lainnya di DPRD sudah tiga kali ganti Kepala Kejaksaan tapi sampai sekarang tak jelas, tak tuntas, tak beres, maka timbul pertanyaan ada apa ini” ujar Dani di Gedung DPRD Garut, Kamis 30 September 2021.

Menurut aktivis Garut itu, kalau kasus Pokir DPRD Garut, BOP Setwan dan kasus lainnya tidak segera di tuntaskan, maka masyarakat akan terus bertanya kepada kejaksaan. Akan tetapi, kalau memang masih mencari alat bukti atau membutuhkan saksi -saksi, maka segera diperiksa.

“Wajar lah, kalau masyarakat bertanya-tanya terkait kelanjutan kasus yang membelit di gedung rakyat tersebut karena sudah lama prosesnya,” ujar Dani.

Ia menyebutkan, dalam kasus BOP Setwan itu kedalamannya ada perjalanan dinas anggota dewan, perjalanan dinas sekretariat, makan minum, pengadaan pakaian dinas dewan, pemeliharaan gedung, dll.

Kejaksaan sepertinya belum ada pemanggilan terhadap para PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yang memegang kegiatan nya, karena BOP itu juga salah satu anggaran yang di kelola oleh setwan untuk kegiatan para anggota dewan.

“Saya berharap kejaksaan secepatnya bisa meminta keterangannya karena itu merupakan salah satu kunci untuk membuka tabir kasus BOP Setwan dan POKIR DPRD Garut”, ucapnya.

Atas keterlambatan itu, Dani berharap, pihak Kejaksaan segera mengumumkan progres pemeriksaan atau pengusutan kasus BOP Setwan dan Pokir DPRD
Garut juga kasus lainnya yang ada di tubuh para wakil rakyat tersebut.

“Artinya sudah sampai mana pengusutannya. Kami berharap pihak Kejaksaan juga jangan merasa tertekan. Kalau memang ada indikasi arah penyalahgunaan wewenang atau anggaran sehingga merugikan uang negara, Ya segera umumkan.” ucapnya.

Menurut Dani, setiap ada pergantian Kepala Kejaksaan Garut, kasus BOP Setwan dan POKIR anggota DPRD kembali muncul.

“Pertanyaanya akan sampai kapan kasus ini berakhir ?” ujar Danu. (M.Rizki).***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here