GARUT, STATUSJABAR.COM – Dalam rapat penutupan Agenda Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) tingkat kabupaten Garut untuk tahun anggaran 2022, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan mewakili pimpinan DPRD Garut menyampaikan beberapa point penting bagi kegiatan rencana pembangunan daerah kabupaten Garut tahun 2022.
Dalam sambutannya Yudha Puja Turnawan mengatakan, berbicara proyeksi tahun 2022, secara postur DPRD melihat ada kesamaan antar RAPBD Garut 2022 dan APBD Garut 2021.
”Ada penambahan sedikit, namun secara persentase postur masih sama, salah satu contoh di belanja opersional, belanja langsung, belanja modal proyeksi di tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak jauh berbeda dengan APBD 2021, harapan saya tidak terjadi demikian, karena dinamika tiap tahu berbeda, dan RKPD itu sendiri adalah penjabaran tahunan di RPJMD dimana ada dinamika adanya masukan partisipasif diantaranya reses, Musrenbang kecamatan maupun desa seperti itu” kata Yudha Puja Turnawan.
Yudha berharap, di RKPD 2022 ini bisa menunjukan pemerintah daerah terhadap publik, warga masyarakat Garut.
” Tadi dari Bappenas sudah menyampaikan bahwa Garut sangat mengandalkan dana tranfer pemerintah pusat, sangat mengandalkan dana perimbangan, PAD kita sangat sedikit sekali, tentunya dengan pendapatan sedikit dan urusan yang sangat banyak, urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar sangat komplek, termasuk beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan musibah Talegong, pergerakan tanah di Cilawu, dan beberapa daerah kecamatan lain, kita juga dihadapi pendemi Covid 19, tentunya membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk efisiensi di setiap belanja, sehingga ada permasalahan di lapangan bisa segera diatasi” harapnya.
Jadi kata Yudha, di RKPD 2022 kita jangan lagi mengeluarkan biaya belanja operasi terlalu tinggi meskipun di sana ada biaya hibah kepentingan masyarakat, namun biaya belanja operasi kita masih di 69,9%.
”Tentunya di persentasi itu belanja barang dan jasa kita masih terlalu tinggi, masih diatas 1 Triliun, sedangkan permasalahan kabupaten Garut semakin komplek, ajuan input ke Bappeda cukup banyak, mulai dari hasil Musrenbang desa, kecamatan hingga hasil reses, ditambah tantangan di 2022 kita pemulihan ekonomi yang membutuhkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat, tentunya ini harus dipikirkan” tuturnya.
Sementara itu Bupati Garut H Rudy Gunawan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan DPRD menjadi catatan bagi seluruh SKPD yang akan melakukan kegiatan ini dalam membuat RKA dan DPA tentu harus memperhatikan azas kemanfaatan bagi masyarakat.
”Apa uang disampaikan oleh bapak Yudha akan menjadi catatan kami selaku pmerintah daerah ” ucap Bupati Rudy Gunawan.
